Saturday, August 4, 2018

Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran Nasional

Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran  Nasional. Kegiatan bisnis alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) lerdiri dari kartu  ATM, kartu debit, dan kartu kredit; serta  uang elektronik merupakan bagian integral  dari sistem pembavaran nasional (SPN) sehingga perlu diawasi Bank Indonesia (BI). SPN adalah sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BI, berisi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pcmindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Komponen SPN meliputi alat pembayaran,  mekanisme kliring, hingga penyelesaian akhir transaksi (settlement). Komponen lain adalah lembaga yang lerlibat dalam pelaksanaan sislem pembavaran, yaitu bank, lembaga keuangan bukan bank (LKBB), lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, lembaga selain bank (LSB) pencrbit uang elektronik, perusahaan switching, hingga BI selaku bank sentral. 

Perubahan alat pembayaran berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Pada masa awal mula peradaban manusia, dikenal alat pembayaran dengan sistem barter atau tukar-menukar dengan barang yang nilainya dianggap sama. Selanjutnya, umat manusia mulai mengenal uang logam berupa emas, perak, atau perunggu sebagai alat pembayaran. Kemudian disusul dengan era hadirnya uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah. 

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan uang logam). Uang kartal hingga kini masih memegang peranan penting, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil. Dalam masyarakat modern, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Sesuai data BI tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. 

Pemakaian uang kartal memiliki kendala efisiensi, karena biaya pengadaan dan pengelolaannya tergolong mahal, memiliki risiko mudah hilang, mudah dicuri, atau mudah dipalsukan. Berdasarkan alasan tersebut BI berinisiatif mendorong tumbuhnya budaya masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau yang lazim dinamakan "masyarakat nontunai" atau cashless society.

Seiiring perkembangan zaman, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash) ke alat pembayaran nontunai (non cash). Alat pembayaran nontunai terdiri dari :
1. Alat pembayaran menggunakan kertas (paper based) seperti cek dan bilyet giro;
2. Alat pembayaran tanpa kertas (paperless) seperti transfer dana elektronik; dan
3. Alat pembayaran menggunakan kartu (card-based) yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar.
Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sementara itu, kartu prabayar saat ini tidak lagi termasuk APMK melainkan sebagai uang elektronik atau electronic money (e-money). Uang elektronik ada yang berbentuk kartu (card based) maupun nonkartu (server based). Perbedaan pokok APMK dengan uang elektronik antara lain dalam hal status konsumen. Konsumen APMK diharuskan menjadi nasabah bank yang bersangkutan, sehingga harus punya rekening tabungan (untuk mendapat kartu ATM dan kartu debit) atau rekening kartu kredit. Sementara itu, konsumen uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah bank, sehingga dapat langsung membeli uang elektronik melalui pihak penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi).

Prinsip kerja uang elektronik dapat diibaratkan dengan kartu prabayar pulsa telepon, yakni produk tersebut baru bisa digunakan jika telah diisi dengan "pulsa" atau setoran dana tertentu. Konsumen dapat mengisi ulang uang elektronik melalui ATM, via telepon seluler (handphone), atau mengisi ulang secara tunai via agen penjualan yang ditunjuk oleh penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi). Uang elektronik dapat digunakan untuk membayar berbagai macam transaksi seperti membeli pulsa telepon, berbelanja barang/jasa, membayar tiket bus atau kereta api, dan membeli BBM di SPBU.

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang di masyarakat Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan lembaga bank maupun lembaga selain bank (LSB) dalam proses pengiriman dana, penyelenggaraan kliring, maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat langsung di Indonesia. Transaksi pembayaran non tunai dengan nilai besar diselenggarakan oleh BI melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlemen) dan sistem kliring nasional BI (SKNBI). Sistem BI-RTGS adalah muara bagi seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.
Readmore → Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran Nasional

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM

Sekilas APMK dan Uang ElektronikAlat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sementara itu, kartu prabayar saat ini tidak lagi digolongkan APMK melainkan sebagai uang elektronik (e-money). Uang elektronik ada yang berbentuk kartu (card based) maupun nonkartu (server based). APMK dan uang elektronik tergolong alat pembayaran nontunai (non cash) yang pada masa ini diyakini akan semakin meluas penggunaannya di tengah masyarakat.

Pengawasan APMK dan uang elektronik terdiri dari pengawasan terhadap "sistem pembayaran" dan pengawasan terhadap "aspek kelembagaan". Sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, penyelenggaraan APMK dan uang elektronik diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Di sisi lain, perusahaan penyelenggara yang berbentuk perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengguna APMK (kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit) wajib menjadi nasabah bank, tetapi hal ini tidak berlaku pada pengguna uang elektronik. Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak memerlukan proses otorisasi rekening nasabah. Pada uang elektronik telah terekam sejumlah nilai uang, sehingga pada prinsipnya seseorang yang memiliki uang elektronik sama dengan memiliki uang tunai, tetapi nilai uangnya telah dikonversikan dalam bentuk data elektronis.

BI berupaya meningkatkan standar keamanan APMK dengan menerapkan aturan kartu berbasis chip menggantikan pita magnetik. Kartu kredit sudah bermigrasi ke teknologi chip sedangkan kartu ATM/debit masih dalam proses. Kartu ATM/debit harus sudah menggunakan teknologi chip.

Kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit saat ini diatur dalam PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Sementara itu, uang elektronik diatur dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). PBI Nomor 11/11/PBI/2009 saat ini telah diperbaharui berdasarkan PBI 14/2/PBI/2012. Pembaharuan PBI tersebut terutama disebabkan, karena banyaknya kasus pelanggaran dan tindak pidana yang terkait dengan kartu kredit.

Pasal 18 PBI Nomor 14/2/PBI/2012 secara tegas melarang penggunaan kartu kredit di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Penerbit dan acquierer wajib menjaga agar kartu kredit tidak digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Pelarangan tersebut diperlukan, karena selama ini banyak terjadi penyimpangan kartu kredit sebagai alat spekulasi. Banyak pengguna yang bersekongkol dengan pedagang tertentu untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi jual-beli barang/jasa "bohong-bohongan" atau yang lazim disebut "gesek tunai" (gestun).

Dalam PBI 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran BI yang diterbitkan setelahnya, seseorang baru boleh memiliki kartu kredit setelah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Untuk kartu tambahan, calon pengguna harus sudah berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Mereka yang memiliki pendapatan kurang Rp. 3 Juta per bulan atau Rp. 36 Juta per tahun tidak boleh memiliki kartu kredit. Batas kredit seseorang yang berpendapatan Rp. 3 juta sampai dengan Rp. 10 juta per bulan adalah sebesar tiga kali pendapatan per bulan. Jumlah kartu kredit juga dibatasi yaitu paling banyak dari dua penerbit untuk yang berpendapatan Rp. 3 juta sampai dengan 10 juta perbulan. Bagi yang berpendapatan lebih dari Rp. 10 juta perbulan, jumlah maksimum kartu kredit dan platfon kredit maksimum ditentukan berdasarkan analisis risiko oleh penerbit kartu kredit.

BI juga menetapkan batas maksimal suku bunga yaitu sekitar tiga persen per bulan untuk pembelanjaan. Pembayaran tagihan minumum per bulan sebesar 10 persen dari total tagihan. Pemeganng kartu kredit wajib diberitahu bahwa tagihan tidak dibayar penuh akan dikenai bunga. BI melarang pengenaan bunga terhadap biaya denda, dan bunga terutang. Bunga hanya boleh dikenakan terhadap pokok utang dari transaksi yang belum dibayar, sehingga tidak ada lagi perhitungan "bunga-berbunga". BI masih mengijinkan penggunaan debt-collector asalkan tidak melakukan ancaman dan kekerasan, tidak menagih kepada pihak selain pemegang kartu, serta hanya boleh melakukan penagihan pada pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat,
Readmore → Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM

Tuesday, July 17, 2018

Maksud Dari Aset, Liabilitas dan Ekuitas Dalam Akuntansi

Pengertian Dari Aset, Liabilitas dan Ekuitas Dalam Akuntansi


Aset, Liabilitas dan Ekuitas merupakan kata-kata yang sering kita jumpai pada mata pelajaran Akuntansi. Apakah yang dimaksud dengan Aset, Liabilitas dan Ekuitas? Berikut akan kami jelaskan mengenai pengertian dan definisi dari Aset, Liabilitas dan Ekuitas.

Aset (assets) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Akan tetapi, tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset, misalnya barang atau jasa yang telah didonasikan kepada perusahaan dapat dianggap sebagai aset.
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, ada beberapa manfaat ekonomi aset di masa depan, misalnya aset dapat:
  1. Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan
  2. Dipertukarkan dengan aset lain
  3. Digunakan untuk menyelesaikan liabilitas
  4. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan

Liabilitas (Liabilities) yaitu kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, peyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Liabilitas timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan utang usaha (kecuali jika dibayar dimuka atau pada saat penyerahan dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan liabilitas untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Penyelesaian kewajiban masa kini, selain pembebasan dari kreditur, biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:
  • Pembayaran kas
  • Penyerahan asset lain
  • Pemberian jasa
  • Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain
  • Konversi kewajiban menjadi ekuitas

Ekuitas (Equity) adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Biasanya hanya karena faktor kebetulan jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (aggregate market value) dari saham perusahaan.
Readmore → Maksud Dari Aset, Liabilitas dan Ekuitas Dalam Akuntansi

Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian dan Elemen-elemen Sistem Pembayaran


Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting. seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya transaksi tersebut, maka risiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan terganggunya sistem pembayaran dapat membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara keseluruhan.

Menurut Sheppard (1996) peran penting sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai bcrikut:


  1. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan sistem keuangan dan perbankan berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Gangguan di sistem pembayaran akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Demikian pula sebaliknya. 
  2. Krisis keuangan dan perbankan yang mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran akan mempengaruhi setelmen antarbank dan dapat menyebabkan gridlock 'kemacetan' di dalam keseluruhan sistem pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas sistem pembayaran, untuk memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan seawal mungkin;
  3. Sebagai channel 'saluran' penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Dengan lancarnya sistem pembayaran, kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil dapat menjadi lancar; dan
  4. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidaklanearan pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan usaha dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas perekonomian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Untuk itu, sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar sistem pembayaran berjalan dengan aman dan lancar.


Sistem pembayaran ditujukan untuk memungkinkan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi pembayaran. Menurut Sheppard (1996), apa pun bentuk sistem pembayaran pada umumnya memiliki tiga elemen utama.

Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayar memberikan otorisasi kepada banknya untuk mentransfer dana;
Pertukaran perintah pembayaran antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Proses ini biasanya disebut kliring; dan
Setelmen anlarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayar harus membayar bank penerima. baik bilateral maupun melalui rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara kliring, yang umumnya adalah bank sentral.


Berbagai lembaga terkait dalam sistem pembayaran mulai dari lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran, lembaga yang memberikan jasa pelayanan pembayaran, lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. sampai kepada lembaga yang mendukung. Sistem pembayaran dapat diselenggarakan oleh bank sentral atau lembaga independen (milik pemerintah atau swasta) yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan sistem pembayaran, seperti The Tokyo Bankers Association di Jepang. Lembaga yang memberikan jasa pelayanan pembayaran adalah bank, lembaga keuangan bukan bank (seperti credit unions di Amerika Serikat dan credit cooperatives di Jerman) dan kantor pos. Selanjutnya. lembaga pengatur dan pengawas sistem pembayaran pada umumnya dilakukan oleh bank sentral sendiri atau bekerja sama dengan badan lain yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk itu. Terakhir, untuk menyelesaikan disputes dan complaints pengguna terdapat lembaga-lembaga arbitrasc, seperti Financial Ombudsman Sendee (FOS) di Inggris.


Sistem pembayaran yang aman dan efisien sangat penting.

The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) dari bank sentral kelompok negara G10 (kelompok sepuluh negara maju) mengembangkan prinsip-prinsip dasar penting sistem pembayaran (CPSS-BIS, 2000) yang meliputi 10 kriteria di bawah ini.

  • Sistem ini harus memiliki landasan hukum yang kuat;
  • Sistem ini harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi;
  • Sistem ini harus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas;
  • Sistem ini harus menjamin agar setelmen dapat dilakukan pada hari yang sama, minimal pada akhir hari;
  • Untuk sistem yang memiliki multilateral netting, minimal sistem ini harus mampu memastikan penyelesaian setelmen harian yang cepat pada saat peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu setelmen terbesar;
  • Aset yang digunakan untuk setelmen sebaiknya berada di bank sentral (claim on the central bank). Dalam hal aset yang berada di luar bank sentral yang digunakan, maka aset tersebut harus tidak memiliki (atau kecil) risiko kredit dan risiko likuiditas;
  • Sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi, dan harus memiliki penanganan darurat untuk penyelesaian pemrosesan harian yang cepat;
  • Sistem ini harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis untuk pemakainya dan efisien untuk perekonomian;
  • Sistem ini harus memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk peserta, yang memungkinkan akses yang adil dan transparan; dan
  • Pengaturan (governance arrangements) dari sistem ini harus efektif, akuntabel. dan transparan.
Prinsip-prinsip dasar sistem pembayaran tersebut di atas dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk mendorong perancangan dan pelaksanaan sistem pembayaran global yang lebih aman dan efisien. 
Readmore → Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian dan Elemen-elemen Sistem Pembayaran

Kategori Akutansi, Harta Lancar, Harta Tetap, Harta Tak Berwujud

Kategori Akutansi, Harta Lancar, Harta Tetap, Harta Tak Berwujud

Dalam Akuntansi, ada tiga jenis kategori akun, yaitu harta, utang, dan modal yang dinamakan akun riil. Selain itu, ada juga beban dan pendapatan yang dinamakan akun nominal.

AKUN RIIL

1. Harta
Harta adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan asset perusahaan. Harta dapat diklasifikasikan menjadi:
  • Harta Lancar. Harta yang berbentuk cair dan diasumsikan akan habis terpakai dalam periode berjalan. Misalnya kas, perlengkapan, dan sewa dibayar dimuka.
  • Harta Tetap. Harta yang memiliki masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun dan bukan untuk dijual kembali. Contoh: gedung, tanah, dan peralatan.
  • Harta Tak Berwujud. Harta yang dimiliki perusahaan sebagai suatu keistimewaan. Contoh: goodwill, hak paten.

2. Utang
Utang adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak luar dalam periode tertentu. Utang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
  • Utang Jangka Pendek (Utang Lancar). Utang yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu dibawah satu tahun.
  • Utang Jangka Panjang. Utang yang memiliki jangka waktu pembayaran lebih dari satu tahun. Misalnya utang pada bank.

3. Modal

Modal adalah kekayaan perusahaan yang menjadi bagian dari pemilik perusahaan.

  1. Pendapatan. Pendapatan adalah segala sesuatu yang diterima oleh perusahaan, baik yang didapat dari hasil operasional perusahaan (misalnya, bengkel mendapat pendapatan jasa servis kendaraan) dan kegiatan di luar operasional perusahaan (misalnya, bunga bank).
  2. Beban. Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan penghasilan. Contoh: beban air, listrik, dan telepon.
Readmore → Kategori Akutansi, Harta Lancar, Harta Tetap, Harta Tak Berwujud

Tuesday, July 10, 2018

Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Pendahuluan
Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang' yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang bersifat nontunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi. peningkatan risiko. kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari commodity money sampai fiat money, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cck. bilyct giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan electronic money). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian.

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko kelidak lanearan atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.

Sistem pembayaran yang aman dan lancar merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian stabilitas monitor dan keuangan yang merupakan tujuan utama dari bank sentral. 


Pada umumnya lerlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan pcraturan. pcnyclcnggara. serta oversight 'pengawas' dalam rangka mengontrol risiko, baik yang diakibatkan oleh transaksi harian. seperti risiko likuiditas dan risiko kredit, maupun risiko yang bersifat sistemik.

Dalam buku seri kebanksentralan ini akan diuraikan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia. Uraian akan didahului dengan gambaran umum sistem pembayaran, definisi, peran dan elemen, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan demi kelancaran sistem pembayaran. Kemudian akan dibahas instrumen dan proses penyelesaian pembayaran secara konseptual. Selanjutnya akan dibahas peran bank sentral dalam sistem pembayaran di berbagai negara. Pada bagian berikutnya akan dibahas kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Pada bagian terakhir akan diuraikan sistem pembayaran di Indonesia yang mencakup tinjauan umum, sasaran, aturan hukum, lembaga terkait. instrumen, serta sistem setelmen.
Gambaran Umum

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian. pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran "nilai" antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross border 'antarnegara'. Dalam prakteknya. transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan nontunai. Instrumen pembayaran yang digunakan oleh suatu masyarakat tergantung kepada banyak faktor, antara lain tingkat ekonomi. budaya. dan proferensinya. Namun demikian, instrumen tunai biasanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil di tingkat ritel dan antar individu, sementara instrumen nontunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar. Persentase penggunaan pembayaran nontunai pada umumnya meningkat terus sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan, dengan kecenderungan penggunaan pembayaran tunai yang menurun. Misalnya, di Jepang, pembayaran dengan tunai dan cek semakin menurun, sementara pembayaran dengan instrumen lain (berbasis elektronik, seperti kartu) semakin meningkat. Di Jerman pembayaran dengan instrumen berbasis kartu terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Inggris, meskipun pembayaran tunai tinggi dalam volume namun terus menurun persentasenya, sedangkan pembayaran nontunai meningkat. 

Perkembangan sistem pembayaran di alas berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Semakin berkembang suatu perekonomian, peran sistem pembayaran nontunai semakin penting. Dengan adanya perkembangan seperti tersebut di atas, pembahasan sistem pembayaran lebih banyak terkait dengan instrumen nontunai dan umumnya menggunakan instrumen yang berbasis dokumen maupun elektronik. Mekanisme pembayaran nontunai sederhana digambarkan pada boks I.

Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas. dalam pelaksanaan diperlukan adanya komponen sistem pembayaran yang memadai. antara lain:
  1. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran;
  2. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran;
  3. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum; dan
  4. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas. baik kebijakan umum maupun opcrasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seluruh komponen tersebut di atas saling berkaitan.

Readmore → Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia