Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia
Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia
Pendahuluan
Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang' yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang bersifat nontunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi. peningkatan risiko. kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari commodity money sampai fiat money, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cck. bilyct giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan electronic money). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian.
Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko kelidak lanearan atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.
Sistem pembayaran yang aman dan lancar merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian stabilitas monitor dan keuangan yang merupakan tujuan utama dari bank sentral.
Pada umumnya lerlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan pcraturan. pcnyclcnggara. serta oversight 'pengawas' dalam rangka mengontrol risiko, baik yang diakibatkan oleh transaksi harian. seperti risiko likuiditas dan risiko kredit, maupun risiko yang bersifat sistemik.
Dalam buku seri kebanksentralan ini akan diuraikan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia. Uraian akan didahului dengan gambaran umum sistem pembayaran, definisi, peran dan elemen, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan demi kelancaran sistem pembayaran. Kemudian akan dibahas instrumen dan proses penyelesaian pembayaran secara konseptual. Selanjutnya akan dibahas peran bank sentral dalam sistem pembayaran di berbagai negara. Pada bagian berikutnya akan dibahas kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Pada bagian terakhir akan diuraikan sistem pembayaran di Indonesia yang mencakup tinjauan umum, sasaran, aturan hukum, lembaga terkait. instrumen, serta sistem setelmen.
Gambaran Umum
Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian. pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran "nilai" antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross border 'antarnegara'. Dalam prakteknya. transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan nontunai. Instrumen pembayaran yang digunakan oleh suatu masyarakat tergantung kepada banyak faktor, antara lain tingkat ekonomi. budaya. dan proferensinya. Namun demikian, instrumen tunai biasanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil di tingkat ritel dan antar individu, sementara instrumen nontunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar. Persentase penggunaan pembayaran nontunai pada umumnya meningkat terus sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan, dengan kecenderungan penggunaan pembayaran tunai yang menurun. Misalnya, di Jepang, pembayaran dengan tunai dan cek semakin menurun, sementara pembayaran dengan instrumen lain (berbasis elektronik, seperti kartu) semakin meningkat. Di Jerman pembayaran dengan instrumen berbasis kartu terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Inggris, meskipun pembayaran tunai tinggi dalam volume namun terus menurun persentasenya, sedangkan pembayaran nontunai meningkat.
Perkembangan sistem pembayaran di alas berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Semakin berkembang suatu perekonomian, peran sistem pembayaran nontunai semakin penting. Dengan adanya perkembangan seperti tersebut di atas, pembahasan sistem pembayaran lebih banyak terkait dengan instrumen nontunai dan umumnya menggunakan instrumen yang berbasis dokumen maupun elektronik. Mekanisme pembayaran nontunai sederhana digambarkan pada boks I.
Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas. dalam pelaksanaan diperlukan adanya komponen sistem pembayaran yang memadai. antara lain:
- Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran;
- Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran;
- Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum; dan
- Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas. baik kebijakan umum maupun opcrasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.
Dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seluruh komponen tersebut di atas saling berkaitan.
